Korannusantara.id – Bekasi Pemerintah Kota Bekasi didesak untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang representatif dan dikelola secara mandiri. Desakan ini disuarakan oleh DPRD Kota Bekasi menyusul belum adanya fasilitas pelatihan kerja yang memadai di tengah tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif.
Hingga kini, Kota Bekasi belum memiliki gedung BLK milik Pemerintah Daerah. Padahal, keberadaan BLK dinilai strategis dalam membekali masyarakat dengan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain pelatihan teknis, BLK juga memiliki fungsi penting dalam pengembangan soft skill, mentalitas kerja, dan kesiapan menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif.
Kondisi ini menjadi sorotan serius karena tidak selaras dengan visi Kota Bekasi sebagai “Kota yang Nyaman dan Sejahtera”, serta salah satu misi utama pembangunan daerah yaitu “membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, didukung dengan pengembangan ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.”
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Alimudin, menilai lambannya pembangunan BLK merupakan salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
“Perlu ada dorongan yang lebih kuat agar pembangunan BLK masuk dalam prioritas anggaran dan kebijakan. BLK sangat penting agar para pencari kerja, khususnya anak muda, punya bekal keterampilan dan soft skill untuk masuk ke dunia kerja dan mengembangkan potensi diri,” tegas Alimudin kepada wartawan.
Alimudin mengungkapkan bahwa memang sudah ada BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan yang berlokasi di Kota Bekasi. Namun menurutnya, kapasitasnya terbatas dan belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Ia mendorong agar Pemkot Bekasi tidak hanya membangun satu BLK terpusat, melainkan menyebarkan fasilitas pelatihan ke tingkat kecamatan.
Menurut Alimudin, pembangunan BLK harus mencakup aspek kelembagaan dan teknis yang serius. Bukan hanya gedung, tetapi juga pengadaan instruktur profesional, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan dunia industri (link and match), hingga kemitraan erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Pemerintah Kota Bekasi diminta tidak lagi menunda-nunda kebijakan strategis ini. Investasi pada peningkatan kualitas manusia adalah bentuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. BLK bukan sekadar fasilitas pelatihan, tetapi fondasi dalam mencetak generasi unggul, mandiri, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.(Adv)
