KORANNUSANTARA.ID-Bekasi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas agenda penting terkait peninjauan perizinan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Rapat ini dilaksanakan pada Rabu, 14 Mei 2025, di Ruang Rapat Badan Legislatif Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, S.E., menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan setiap aktivitas industri di wilayah Kabupaten Bekasi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam hal pengelolaan limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan.
“Pengelolaan limbah B3 menjadi perhatian serius kami karena berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa izin-izin yang dimiliki perusahaan telah sesuai prosedur, dan pengelolaan limbah dilakukan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Selain itu, beberapa perwakilan dari perusahaan industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi turut hadir dan memberikan masukan.
Kehadiran para pelaku industri menjadi penting, mengingat mereka merupakan pihak yang secara langsung mengelola limbah hasil produksinya. Diskusi pun berlangsung aktif, membahas berbagai kendala di lapangan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah yang telah berjalan sejauh ini.
Komisi III menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai laporan dan aduan masyarakat terkait persoalan limbah industri yang belum tertangani secara optimal. Dalam rapat tersebut, juga dibahas kemungkinan peninjauan kembali terhadap izin-izin yang telah diterbitkan, khususnya bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan limbah.
“DPRD bersama OPD terkait akan terus memantau dan mengevaluasi izin usaha, serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran. Kami berharap industri dapat terus berkembang, namun tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan lingkungan,” tambah Helmi.
Dengan diselenggarakannya rapat ini, DPRD Kabupaten Bekasi berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku industri dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan di Kabupaten Bekasi.
