Korannusantara.id-Sejumlah aktivis pemuda Islam menyuarakan keprihatinan atas maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Riau. Mereka menilai lemahnya pengawasan dari pejabat Bea Cukai telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Dalam pernyataannya, para aktivis mendesak pemerintah segera mencopot Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau. Menurut mereka, pejabat tersebut gagal menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Aksi unjuk rasa damai akan digelar dalam waktu dekat, di depan Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pembiaran praktik ilegal yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
“Kami tidak bisa tinggal diam melihat lemahnya penindakan terhadap rokok ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum dan merugikan rakyat,” ujar Dwi Cahyono, koordinator aksi.
Enam Tuntutan Aktivis Pemuda Islam
1. Mendesak pencopotan Kepala Kanwil Bea Cukai Riau, karena dianggap tidak menunjukkan ketegasan dalam memberantas rokok ilegal di provinsi riau.
2. Menuntut pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal secara besar-besaran dan berkelanjutan.
3. Mendorong sinergi antara aparat Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan media massa, demi menjaga transparansi dan efektivitas penindakan.
4. Menuntut penerapan sanksi hukum tegas sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
5. Mendorong Kementerian Keuangan dan DJBC menjalankan tugas secara profesional dan konsisten tanpa kompromi.
6. Menilai lemahnya penegakan hukum cukai sebagai bentuk ketidakselarasan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin ke-7: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.”
Rokok Ilegal = Ancaman Nyata bagi Negara dan Generasi Muda
Rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran pajak, tetapi juga bentuk kejahatan ekonomi yang menggerus pendapatan negara, melemahkan kontrol kesehatan masyarakat, dan membuka ruang praktik korupsi.
Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan, namun pelaksanaannya di lapangan dinilai sangat lemah dan tidak konsisten. Jakarta, 20 Mei 2025
