KORANNUSANTARA.ID-Jakarta, Partai Demokrat menggelar diskusi publik bertajuk “Revisi Paket RUU Pemilu” di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta. Acara ini menjadi upaya konkret partai dalam mendorong pembahasan cepat terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu yang dinilai krusial untuk masa depan demokrasi Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyebut kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kalau bisa bolak-balik ini RUU Pemilu dibahas mulai sekarang. Itu memang perintah Ketua Umum kami, Mas AHY,” ujar Jansen dalam sambutannya.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain:
Dr. Titi Anggraini – Pembina Perludem
Prof. Burhanuddin Muhtadi – Direktur Eksekutif Indikator Politik
Muhamad Afifuddin – Komisioner KPU RI
Rahmat Bagja – Ketua Bawaslu RI
Dr. Bima Arya – Wakil Menteri Dalam Negeri
Dede Yusuf – Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Turut hadir Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron serta Dewan Kehormatan Andi Mallarangeng. Diskusi juga disiarkan secara daring dan diikuti oleh kader serta simpatisan partai di seluruh Indonesia.
Jansen menegaskan, diskusi ini menjadi pembuka dari rangkaian forum serupa yang akan digelar Demokrat untuk mengakomodasi beragam masukan terhadap sistem pemilu nasional. Isu yang dibahas meliputi wacana sistem proporsional tertutup atau terbuka, serta mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD seperti yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini penting dibahas sejak dini agar tidak ada keputusan terburu-buru yang berisiko bagi demokrasi kita,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Titi Anggraini menyoroti pentingnya pembahasan yang tepat waktu agar ada ruang simulasi sistem sebelum diterapkan secara resmi.
“RUU Pemilu harus segera dibahas agar kita punya cukup waktu melakukan simulasi. Jangan sampai nanti di ujung waktu, sistemnya belum siap,” ujar Titi.
Partai Demokrat berkomitmen untuk terus mengawal proses revisi UU Pemilu agar lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
