Korannusantara.id – CIKARANG PUSAT, Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mematangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menekankan empat isu prioritas utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (5/5/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron, Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Bekasi.
“Empat bidang prioritas ini saya yakini sebagai dasar untuk mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” ujar Bupati Ade dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RPJMD harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah pembangunan nasional, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto.
Fokus Infrastruktur dan Penataan Sungai
Dalam bidang infrastruktur, Pemkab Bekasi saat ini memprioritaskan program normalisasi sungai, pembangunan bendungan, serta penertiban bangunan liar. Bupati menyatakan penertiban dilakukan secara terukur dan hati-hati untuk menghindari dampak sosial yang luas, terutama berkaitan dengan persoalan banjir yang terjadi setiap tahun.
“Banyak titik serapan air yang kini tertutup beton. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pembangunan perumahan dan ruko yang tidak sesuai tata ruang serta tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menurutnya, Pemkab Bekasi telah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat dalam rangka penertiban bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai.
Ke depan, kawasan tersebut akan ditata dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. “Setelah penertiban, kami akan koordinasikan dengan aparat penegak hukum dan DPRD agar kawasan ini dapat dimanfaatkan, misalnya dengan membangun trotoar atau area foodcourt untuk UMKM,” kata Bupati.
Akses Kesehatan Lebih Merata
Sementara di sektor kesehatan, Bupati Ade mendorong adanya penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Saat ini, Kabupaten Bekasi hanya memiliki dua RSUD yang dianggap belum mampu menjangkau seluruh wilayah, baik dari segi jumlah maupun distribusi lokasi.
“Saya minta Pak Sekda agar mengkaji kemungkinan penambahan satu atau dua RSUD baru. Kita juga akan koordinasi dengan legislatif, apakah nanti lokasinya di wilayah utara atau selatan Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
