Korannusantara.id – Bekasi, DPRD Kota Bekasi melalui Badan Anggaran (Banggar) menegaskan pentingnya dilaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kinerja BUMD sejalan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik.
Dorongan ini mencuat seiring proses seleksi Direktur Utama PT Mitra Patriot dan PT Sinergi Patriot yang saat ini tengah berlangsung. Anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Misbahudin, mengapresiasi langkah Wali Kota Bekasi yang mendorong audit sebelum penunjukan pimpinan BUMD.
“Kami mendukung penuh audit sebagai instrumen transparansi. Rekrutmen pimpinan BUMD harus profesional dan berbasis pada hasil evaluasi menyeluruh, bukan semata-mata pertimbangan politis,” tegas Misbahudin dalam rapat Banggar, Senin (28/4/2025).
Pernyataan senada disampaikan Sarwin Edi Saputra dari Fraksi Golkar Solidaritas. Ia meminta audit diperluas mencakup seluruh BUMD di Kota Bekasi, termasuk PD Migas dan BPRS, guna menghindari kesan pemeriksaan yang bersifat selektif.
“Audit harus total, tidak boleh setengah hati. Ini momentum strategis untuk melakukan reformasi manajemen BUMD,” kata Sarwin.
Ahmadi dari Fraksi PKB menyoroti lemahnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Menurutnya, penyertaan modal yang terus diberikan tanpa hasil konkret harus segera dievaluasi.
“Jika BUMD terus bergantung pada APBD tanpa memberikan hasil yang signifikan, artinya ada persoalan fundamental dalam tata kelola. Kita tidak boleh membiarkan uang rakyat dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” kritik Ahmadi.
Nawal Husni dari Fraksi PPP menambahkan, audit yang dilakukan harus independen, dengan auditor yang profesional dan data yang akurat.
“Inspektorat harus berani mengungkap fakta apa adanya. Jika ada temuan pelanggaran atau manipulasi, maka sanksi tegas harus diterapkan,” ujarnya.
Banggar DPRD Kota Bekasi menekankan bahwa audit komprehensif ini harus menjadi prasyarat sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikutnya. Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk membuka hasil audit kepada publik, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas.
(Adis)
