Jakarta – Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Kehutanan (Memhut), Raja Juli Antoni di Mabes Polri. Jenderal Sigit dan Raja Juli membahas soal MoU penegakan hukum di kawasan hutan.
“Saya tentunya memberikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan yang gerak cepat gitu, melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan hari ini beliau mengunjungi institusi Kepolisian,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan, dikutip Selasa (5/11/2024).
Jenderal Sigit mengatakan Polri selama ini melakukan berbagai kerja sama dalam penegakan hukum di kawasan hutan. Mulai dari terkait karhutla hingga masalah kehutanan.
“Oleh karena itu, tentunya MoU yang disesuaikan dengan hal-hal yang diperlukan untuk saat ini dan ke depan, tentunya juga akan kita perbaiki,” kata Jenderal Sigit.
Dia mengatakan Polri mendukung program-program Kementerian Kehutanan dan mendukung apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, baik ke Kemenhut maupun Polri.
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli mengatakan tujuan kunjungan jajaran Kemhut ke Polri adalah menyusun Mou baru setelah ada pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Pak presiden memerintahkan kita agar hutan menjadi sumber paru-paru dunia, tapi sekaligus juga menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami akan menulis ulang MoU. Sebelumnya, sudah ada MoU antara kepolisian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 5 tahun yang lalu. Kemudian sudah expired,” ujarnya.
“Kebetulan juga nomenklaturnya sekarang berubah. Kementerian Lingkungan Hidup dipisah dengan Kementerian Kehutanan, maka di jajaran staf akan segera dibentuk atau ditulis MoU baru yang dengan begitu akan tertulis rangkaian yang mungkin akan di kerja sama kan dan dikoordinasikan antara Kemenhut dan kepolisian,” imbuh Raja Juli.
Raja Juli mengatakan MoU itu salah satunya terkait penertiban bisnis ilegal di kawasan hutan. Selain itu, ada terkait karhutla dan pengembangan sumber daya kepolisian hutan.
“Tentang penertiban bisnis ilegal di kawasan Kehutanan, kemudian yang terkait dengan karhutla, dan juga pengembangan sumber daya kepolisian hutan yang selama ini juga sudah sangat dibantu oleh pihak kepolisian,” ujarnya.
