Jakarta – Anggota Komite I DPD RI, KH. Muhammad Nuh, M.SP mengapresiasi kerja keras Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) dalam mengatasi masalah pertanahan yang ada selama ini.
Apresiasi itu disampaikan Muhammad Nuh pada rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Menteri ATR/BPN Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) di Gedung B DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Senator asal Sumatera Utara, M. Nuh yang berkesempatan menyampaikan pandangannya, meminta agar AHY memberikan perhatian lebih kepada masalah pertanahan, khususnya yang ada di Sumatera Utara.
Senator asal Sumatera Utara ini mengambil contoh eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 Ha yang masih menjadi permasalahan serius di Sumatera Utara.
“Sebagian yang dialokasikan untuk pengembangan USU, kita syukuri sudah mulai dikelola,” kata Nuh.
Hal lain yang menjadi sorotan publik, lanjut Nuh, adalah PTPN 2 melalui PT Nusa Dua Propertindo bekerjasama (KSO) dengan PT Ciputra, yang saat ini mengelola puluhan hektar untuk perumahan yang disinyalir nantinya akan mendapatkan hak pengelolaan ribuan hektar dari eks HGU dan HGU.
Bukan itu saja, Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara ini juga berharap, AHY dan tim Kementerian ATR/BPN segera mencari solusi bagi konflik pertanahan di Polonia (Karangsari), antara masyarakat pemukim dengan TNI.
Lapas Over Kapasitas
Pada hari yang bersamaan, Komite 1 DPD RI juga menggelar rapat kerja dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Dalam pemaparannya, diketahui dari 687 lembaga pemasyarakatan berkapasitas 140.424 napi, tapi dihuni oleh 266.545 napi sehingga over crowded 90%, dan 50,77% penghuni lapas berasal dari kasus narkoba.
M. Nuh yang berkesempatan menyampaikan pandangannya pada raker kali ini mengatakan, secara asal, manusia lahir membawa potensi dasar kebaikan. Lalu dalam perjalanan hidupnya, ia terbawa pada kriminalitas dan pelanggaran lainnya.
“Sebagian mereka terseret ke lembaga pemasyarakatan (penjara) dengan tujuan agar dapat kembali normal dan baik sebagaimana masyarakat umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lapas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari membangun bangsa,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Nuh, bukan hanya para petugas di lapas dan Kemenkumham yang disoroti karena over pastinya lapas, tapi para ulama, cendekiawan, aktivis sosial, dan semua elemen bangsa perlu mengambil peran di tengah-tengah masyarakat.
“Ini artinya, pemerintah dan rakyat sama-sama berupaya mewujudkan bangsa yang baik,” tegasnya.
“Sama kita ketahui, tidak lama lagi akan dilaksanakan pergantian kepemimpinan nasional, maka kita dorong Presiden mendatang untuk bekerja optimal dan di antara indikator keberhasilannya adalah lapas kita di Indonesia tidak over crowd lagi,” terang Nuh.
Nuh pun berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari kedua rapat kerja yang digelar Komite 1 DPD RI kemarin, dapat benar-benar dijalankan. “Sehingga dapat memberikan impact yang positif bagi Bangsa Indonesia,” tutupnya.
