Jakarta – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan. Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan siang dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.
Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas. “Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye,” ujar Dasco saat diwawancarai awak media di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
“Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan,” sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya. Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.
“Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang,” imbuh nya.
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri. Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).
Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah. Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang. Asosiasi ini mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.
